Sudah terlampau lama dan agak 'basi' untuk membahas suap Hakim MK, Akil Mochtar. Dengan alasan ingin menulis opini tentang ini, maka saya baru sempat menulis ini di sela tugas yang lumayan menumpuk. Semoga tulisan ini berguna secukupnya dan seluruhnya murni opini (di luar fakta yang ada terjadi).

Saya tidak sedang di Indonesia saat mendengar kabar naas ini. Berita inipun pertama kali saya dapatkan saat sedang melihat timeline twitter kemudian muncul berita dari sebuah akun media tentang tertangkapnya Ketua MK semalam sebelumya. Kaget, jelaslah. Tanggapan awalnya adalah 'bagaimana bisa ketua lembaga yang bisa jadi paling di percaya dan dihormati di Indonesia terperangkap dalam kasus korupsi?', parahnya lagi, 'tertangkap tangan'. Malang nian nasib bapak. Diluar itu, kemudian keluarlah sebuah pemikiran bawha semua lembaga sudah hancur. Malaikat penjaga konstitusi dan keadilan sudah mati, dicabut nyawanya oleh malaikat yang paling ditakuti di negri ini. Tiga pilar utama negara yang Montesquieu utarakan sekarang telah tiada di Indonesia, korupsi yang menjajali eksekutif, legislatif sampai yudikatif secara teori sudah merubuhkan tiang-tiang negara, masih adakah harapan? Kita punya kapasitas dan persepsi masing-masing dalam mentafsirkan harapan itu.

Di lain sisi, ada hal yang patut disoroti lebih jauh dari pada kasus korupsi di MK ini. Meski kenyataannya MK lembaga yang dinilai paling bersih dan dipercaya (mungkin sejajar atau setelah KPK), MK sekarang bisa jadi krisis kepercayaan dari masyarakat terutama dalam hal putusan sengketa Pemilu yang bersifat final. Gemuruh suara penggugat dan golongan yang kalah mencuat menaruh curiga. Sedih, melihat lembaga yang dibangun dengan kepercayaan dan integritas tinggi oleh dua orang profesor Tata Negara, Jimly Asshidiqie dna Mahfud MD, ini sekarang sudah tinggal 'nama'. Lebih sedih lagi melihat kedua mantan ketua lembaga yang agung ini justru saling tunjuk tentang siapa yang turut bertanggung jawab dalam kasus ini di media sosial. Matinya MK ini menyurutkan semangat anak bangsa ini untuk menegakkan keadilan, tapi dilain sisi juga memicu harapan untuk membersihkan korupsi sampai ke titik yang paling 'bersih' sekalipun. Nyatanya, KPK mampu membersihkan MK yang suci itu, sang malaikat penjaga konstitusi.

Ini yang pertama bagi MK tersorot kasus korupsi, dan yang pertama pula bagi bangsa yang sudah merdeka 68 tahun ini Ketua lembaga tinggi negaranya melakukan tindakan korupsi (meski belum terbukti bersalah). Akil Mochtar membuka buku sejarah baru sebagai Ketua lembaga tinggi negara yang tersandung kasus korupsi, apakah Akil Mochtar adalah bagian dari halaman satu? Maka siapa halaman dua-tiga dan seterusnya? Kejadian yang membuat double-shock bagi saya, sudah jatuh tertimpa beton.

Bukan maksud menduga-duga, tetapi ada opini baru yang masih hangat di telinga mengenai eksistensi Bunda Putri. Pada sebuah sidang terbuka namanya didengungkan dan dikaitkan dengan pemimpin nomer satu di negri ini. Tandas sang pemimpin sih akan membuka identitas sang Bunda, tetapi semakin kesini sepertinya sang pemimpin hanya diam dan mengikhlaskan dirinya difitnah, atau mungkin sebaliknya. Maka dari titik yang sama, Akil Mochtar sudah suskes melalukan 'gebrakan' baru di dunia per-korupsi-an dan membuat buku sejarah edisi baru. Akankah halaman dua buku itu terisi dengan  nama ketua atau pemimpin baru? Kalau iya, maka sungguh dari tiang yang sudah hancur, dinding negara ini juga akan hancur. Dan reformasi hanya menghasilkan derita. Semoga LHI hanya bercerita palsu dan sang Bunda Putri hanyalah teman fantasi yang tak pernah ada, karena saya sangat takut untuk membayangkan kesaksian LHI ini benar terjadi. Selamat jalan Trias Politika..... Namamu akan tetap kami kenang dalam buku-buku di perguruan tinggi...

Tulisan ini menggambarkan riuh-pikuk pikiran saya terhadap kalimat penutup dalam ILC TVOne hari ini. Sengit, pedas, dan tajam. Kritis keras ke demokrasi. Pernyataan dari seorang Pemimpin Pakistan kalau saya tidak salah ingat "Demokrasi tak ayal sebuah kemunafikan" dilanjutkan dengan firman Mohandes Gandhi menyebut  "Korupsi dan kemunafikan tidak seharusnya menjadi produk yang tak terelakkan dari demokrasi". Penyesalan Gandhi itu menjadi simbol bahwa korupsi dan kemunafikan itulah hasil dari pada persetubuhan demokrasi di suatu bangsa.

Ada kesan asing di pengetahuan saya tentang himpunan kata Margin of Error. Intinya hasil temua saya merujuk pada rentan kesalahan yang bersifat random pada sampling dalm hasil sebuah survey. Kemudian menarik untuk dibahas saat beberapa (tidak perlu disebutkan) lembaga survey di Indonesia mengungkapkan angka tafsiran ilmiah untuk pemengangan PilGub DKI 2012. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli diramalkan akan menjadi pemenang dalam kontes politik PilGub DKI 2012 ini. Tidak maksud tulisan ini untuk membahas metode riset dan survey nya, atau menyangkal hasil surveynya, terlebih untuk menyudutkan. Tulisan ini hanya bermaksud untuk menganalisa mengapa hasil survey dengan Quick Count berbeda?


Ada beberapa faktor yang bisa jadi mematahkan ramalan dari lembaga survey itu. Mungkin saja, satu hal yang fundamental, lembaga survey lupa akan masyarakay miskin. Dari beberapa lembaga survey, mereka kebanyakan menggunakan metode telefon untuk menjaring responden. Mulai dari 200, 450, hingga berapa ratus responden. Margin of error yang dideklarasikanpun berbeda, ada yang kirasan 4% bahkan ada yang haqqul yaqiin hingga 2%. Dari banyak lembaga survey menunjuk FOKE-NARA sebagai bakal pemenang dalam kontes 5 tahunan ini.


Mari kita merujuk pada faktor yang membuat mereka 'terpeleset' dalam menafsirkan bakal pemenang PilGub ini. Pertama, di DKI sendiri ada sekitar 350.000 lebih masyarakat yang dikategorikan sebagai orang miskin (BPS DKI Jakarta), dengan penghasilan kurang dari Rp.400.000 per bulannya. sedangkan respondennya hanya 450. Korelasi yang akan saya hantarkan adalah, mereka 450 yang dimintai opininya merupakan orang mampu atau  berduit di Jakarta. Titik ini saya landaskan kepada kemampuan mereka untuk membeli telefon beserta pulsanya. Intinya adalah, bisa jadi absensi orang miskin ini merupakan nilai tambah (meski tidak mutlak bisa memenangkan Jokowi-Ahok) kepada Jokowi-Ahok. Terlebih membaca strategi politik Jokowi yang luar biasa, cenderung terjun on the field menuju rakyat yang "dipinggirkan" dan lebih bisa memikat hati rakyat Jakarta melalui terobosan politiknya (makan di jalanan, naik metro mini, dll). Faktor X ini yang merupakan booster bagi Jokowi untuk melakukan akselerasi politiknya dalam kampanye PilGub DKI, meski tidak di tampikkan juga aksi politiknya di Solo sangat berpengaruh. langkah strategik ini yang mendorong Jokowi-Ahok untuk dipilih kebanyakan kalangan menengah kebawah, bisa jadi juga menengah ke atas, terlebih suatu lembaga sudah mendeklarasikan bahwa 100% warga Tionghoa Jakarta memilih Jokowi-Ahok. Hal ini yang lupa di baca oleh banyak lembaga survey, merespon kalangan bawah dan etnis berbeda (meski mereka bisa juga melakukan interaksi ke banyak grup/plural).


Faktor Y yang kemudian timbul adalah strategi survey untuk pemengangan. Suatu lembaga survey di Indonesia mengakui salah satu kandidat mensponsori survey itu. Disisi lain, wajar bila ada win solution yang dihadirkan oleh lembaga ini demi memenangkan si sponsor, karena jelas lembaga ini adalah konsultan politik. Maka sinyal yang timbul adalah pemenangan Foke-Nara dalam survey merupakan strategi politik yang jitu. Dalam memetakan politik ini, sang lembaga menyiarkan bakal pemenang PilGub ini, yaitu Foke-Nara. Mengimplikasikan strategi agar pembentukan opini bahwa Foke-Nara akan menang dan voters pada pilihan lain akan berfikir bahwa pilihannya akan kalah, dan lebih baik golput atau pilih Foke-Nara. Penanaman stigma ini tidak disadari, tetapi perlahan membentuk opini. Entah mengapa agak gagal, karena pemenangnya adalah Jokowi-Ahok (merujuk Quick Count).


Analisa faktor lain, bisa jadi sang surveyor tanpa sengaja melakukan interview terhadap kebanyakan pendukung Foke-Nara. dengan responden 450, sepertinya, seobjektif apapun survey itu, tidak akan efektif bila dibandingkan jumlah total penduduk DKI Jakarta, kata kurang terwakili mungkin lebih pas untuk menggambarkanya. Mungkin setidaknya setengah atau 51% rakyat Jakarta di survey, baru nyata hasilnya. Hehehee...


Mungkin kata 'takabur' yang tepat untuk mendeskripsikan kegagalan ini. Dengan margin error yang kecil, para penggelar survey sepertinya yakin Foke-Nara yang akan menguasai DKI untuk kedua kalinya. Ternyata suara Tuhan berbeda, Tuhan menyambung lidah-Nya melalui rakyat DKI untuk memilih Jokowi-Ahok. Dan pertanyaan berikutnya, mungkinkah incumbent akan kalah? Politik 2 periode tidak akan terjadi di DKI? Dan akankah segala survey kehilangan penganutnya? Ini saat survey tidak lagi menjadi 'prakiraan cuaca' dalam ranah politik. Lantas margin of error itu sepertinya benar-benar menjadi fatal error dalam menentukan hasil survey.


Di ujung tulisan ini, saya hanya mengingatkan kalau tulisan ini hanya bersifat opini. Analisa didalamnya tentu saja bisa diperdebatkan. Tidak ada unsur untuk menyudutkan siapapun. Saya berusaha objektif untuk menganalisa mengapa survey salah sasaran menunjuk bakal pemenang PilGub DKI. Berusaha objektif meski tidak bisa 100%.

Hari ini saya ingin men-emphasize berita mengenai Irshad Mandji. Nama wanita ini tidak asing ditelinga saya, salah seorang dosen saya sudah pernah menyebut namanya dan buku karangannya, menurut saya cukup menarik saat itu utk dibahas.


Berangkan dari poin ini, saya juga sebenarnya tidak tahu mengenai kedatangan Irshad Mandji di lingkungan kampus UGM. Saya tahu kedatangannya setelah ada berita heboh di media. Saya sangat menyayangkan aksi yang dilakukan di dunia akademik seperti ini.


Di dalam tulisan ini saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengkritisi dalam proporsi yang skeptis, tapi kritik ini saya tulis demi tujuan mulia, demi objektivitas dunia akademik. Dunia dimana objektivitas bertemu dengan prinsip keilmuan.


Sedih rasanya di dunia akademik yang seharusnya bersih dari kepentingan, bebas, dan objektif ini dinodai dengan pembatasan berpendapat, terlebih ini pendapat yang sifatnya akademik, bukan pendapat asal-asalan. Dan saya datanglah kepada sebuah pendapat yang semoga tidak dikekang, mungkin objektivitas di dunia akademik 'sudah meninggal'. Saya turut berduka atas wafatnya objektivitas dalam dunia yang seharusnya objektiv ini.


Irshad Manji mungkin menjadi salah satu oknum yang 'terpaksa' dikekang dari bisa jadi, sekian angka dari kejadian serupa di luar sana. Wallahu alam. Tapi intinya adalah dunia akademik sudah bergeser ke arah yang subjektif, dimana berpendapat saja dikekang.


Saya masih bertanya-tanya, mengapa diskusi akademik semacam ini, yang tujuannya untuk kebaikan ilmu, justru dikekang, ironisnya, pimpinan dunia akademik itu langsung yang menihilkan diskusi ini. Yah, semoga pertanyaan ini terjawab kelak.


Alasan yang beredar untuk pelarangan diskusi ini saya rasa tidak terlalu kuat. Bagaimana bisa 'iman' menjadi alasan karena takutnya ideologi Irshad tertularkan? Tujuan diskusi ini saya rasa jelas, untuk bertukar fikiran. Dan pesertanya saya rasa juga bukan orang sembarangan, mereka yang datang pasti merupakan orang yang tertarik dan capable dibidang itu. Mereka orang-orang yang memang ada minat didalam sana, tujuan mereka yng datang juga saya rasa jelas, untuk sharing informasi, bukan hanya mendengarkan pepatah dari Manji.


Kemudian ada satu gagasan di kepala saya, lantas Irshad Mandji yang hanya ingin bertukar fikiran dan komposisinya hanya menjadi pembicara dalam diskusi, terlebih diskusi akademik saja sudah dilarang. Lantas kemana larangan bahkan tindakan nyata kepada mereka yang dari dulu bersuara atas dasar kemerdekaan berpendapat dengan kekerasan dan radikalisme? Sudah cacatkah negeri ini?


Saya sebagai seorang mahasiswa sedih melihat tragedi ini, kejadian yang memalukan yang seharusnya tidak terjadi di dunia akademik yang suci ini. Malu rasanya, melihat dunia kami beranjak mendung, kami tak tahu kapankah sang badai akan turun untuk menghapus bersih kami, menghapus objektivitas kami.


Inilah negeri, dimana kebebasan berpendapat sudah dikebiri.

Semalam ada kejadian luar biasa menurut saya. Sidang Paripurna DPR RI membahas tentang kenaikan BBM berlangsung hingga larut, hingga pukul satu pagi. Pembahasan yang sangat alot terjadi. Memang tidak mudah rapat hingga larut malam, lelah. Tidak dipungkiri juga bila anggota rapat sudah mulai capek dan menaikkan ego masing-masing karena sama-sama lelah.


Tapi perlu diingat, mereka para wakil rakyat di Senayan merupakan orang terpelajar, orang pintar, cerdas, intelektual, dan terhormat. Lantas mengapa perilakunya sama dengan demonstran anarkis? Saat kita sepakat mengecam aksi demo anarkis, kita juga melihat aksi anarkisme terjadi di Institusi terhormat yang diisi oleh orang-orang pilihan.


Bapak/Ibu anggota yang sangat kami hormati, saya rasa apapun argumen Anda atas nama rakyat patut disampaikan, tetapi dalam ranah yang lebih kondusif. Berargumenlah dengan sikap terpelajar, satu-persatu, biarkan 5 pimpinan mengatur sidang. Saya rasa pimpinan sidang Marzuki Alie sudah sangat bijaksana menanggapi kekisruhan dalam sidang, meski ada yang kurang patut pada aksi tertentu. Tetapi over all saya rasa bapak Marzuki sangat bijak memimpin sidang, siapapun asal kondusif beliau beri kesempatan berargumen. Beliau juga tidak ingin keluar dari etika, maka ada aturan yang harus d baca untuk mempertegas. Meski notabenenya suara opsi 2 sudah mutlak, maka beliau masih ingin menghitung yang memilih opsi 1. Inilah banyak hal kebijakan pimpinan sidang. Meski ada juga yang saya nilai kurang bijak. Sperti tidak menyebutkan substansi opsi 1 dan opsi 2.


Tetapi ironisnya, bapak/ibu anggota yang kami hormati justru malah memutar kendali nahkoda kearah yang sifatnya lebih anarkis. Silahkan beradu opini dan argumen, karena itu tugas Anda sekalian. Tapi jangan ciderai institusi terhormat itu dengan celaan, kontak fisik, kerusuhan opini, interupsi tak terkontrol, dll yang bisa mendeskriditkan institusi itu sendiri.


Saya rasa sidang semalem seharusnya sangat teramat dihormati oleh semua elemen bangsa, termasuk anggota sidang, fraksi manapun, termasuk fraksi balkon. Tetapi miris saat melihat para wakil kami disana beradu argumen dengan tidak terorganisir, tembak sana tembak sini, semua saling berebut, sampai ketua sidangpun sepertinya tidak dihargai.


Ada hal lainnya, banyak "suara gaib" yang timbul saat ketua memberi kesempatan pada seseorang utk berbicara, saat ada fraksi walk out, saat keadaan ricuh didepan ketua sidang, dll. "Suara gaib" ini justru malah memberi kata-kata yang kurang etis untuk dibicarakan di saat sidang Paripurna yang terhormat. Maka dimanakah rasa bersatu para wakil rakyat? Tidakkah bapak/ibu disana bisa menghargai pendapat orang lain saat berbicara? Saya rasa ketua sidang sudah tepat mengingatkan utk menghargai orang lain saat berbicara. Memang situasi sedang memanas, tapi gunakanlah akal untuk meredamnya.


Tetapi izinkan saya mengapresiasikan penghargaan saya setinggi-tingginya untuk fraksi PKS dan Gerindra, meski beliau tahu tetap kalah di medan perang, setidaknya beliau-beliau masih bertarung sampai titik darah penghabisan demi 'suara rakyat', meski saya percaya, fraksi opsi 2 juga membawa suara rakyat. Terutama PKS yang berani menentang arus koalisi. Salut atas perjuangan hingga darah penghabisan meski hanya dengan +- 80 orang saja.


Lepas dari itu saya ingin lanjutkan tulisan ini pada konsteks anarkisme di ruang sidang. Mungkin kata anarkisme kurang tepat, lebih tepat sebagai radikalisme berlebihan. Opini tak terkontrol dan lainnya adalah aksi radikalisme yang naasnya berlebihan dosisnya. Saya tersadar, mengapa demonstran diluar sana merusak, anarkis, dan melakukan kegiatan merugikan lainnya. Saya berasumsi, bapak/ibu yang kami hormati dan patut menjadi contoh saja melakukan hal yang berlebihan, maka pantas rakyat yang mengikuti nya melakukan hal sama (meskipun tidak semua anggota).


Kemudian tadi malam sampai saat ini, kalimat "interupsi pimpinan" sontak menjadi momok negatif di khalayak masyarakat akibat efek radikalisme berlebihan di Paripurna, saat "interupsi pimpinan" membanjiri rapat dengan tak terkontrol. Lantas di Blackberry Messanger dan Twitter pun ramai-ramai memasang status "interupsi pimpinan" dilanjuti kalimat lainnya yang berdefinisi negatif pada kalimat itu. Pada kalimat yang saya rasa seharusnya sakral digunakan.


Sidang terhormat seharusnya mencerminkan sikap bijaksana, sikap saling menghormati, karena di tonton oleh masyarakat se-Indonesia, lantas tidakkah malu bersikap terlalu berlebihan seperti itu didepan rakyatnya? Mengatasnamakan rakyat, disisi lain rakyat tertawa dan malu melihat wakilnya (tidak semua) berprilaku kurang etis dalam rapat yang dihormati. Kalau saya boleh berpendapat, 'masa iya kalah sama rapat RT yang damai?'


Rakyat melihat, bersikaplah lebih bijak di forum yang terhormat. Hargailah pendapat, kita ini hidup dalam perbedaan, apapun alasan dan latar belakang opini Anda, hargailah pendapat itu. Tidakkah bapak/ibu malu dengan rakyat yang memilih Anda? Radikalisme boleh, tetapi tidak berlebihan, apalagi sampai anarkisme. Mohon maaf bila dalam tulisan saya ini ada pihak yang tersinggung, saya mohon maaf.

Pengawalan dari tulisan ini akan saya antarkan Anda kepada satu kasus demonstrasi yang anarkis. Saya tidak akan menyebut tempat, karena saya fikir, hal semacam ini sudah meluas sampai negri nun jauh disana.

Kisah anarkisme dalam demonstrasi sepertinya menjadi suatu hal yang lumrah dalam negri ini. Bahkan mungkin saja dalam benak beberapa oknum, demokrasi yang identik dengan demonstrasi ini tidak boleh lepas dengan apa yang namanya anarkisme. Kesannya, demokrasi terlalu hambar tanpa anarkisme. Seperti roti tanpa tepung. Gerakan radikalisme yang berdefinis negatif ini sepertinya sudah menjadi suatu kategori untuk menunjukkan negara demokrasi di negeri ini. Saya rasa radikalisme diperlukan, bahkan sangat di perlukan bagi setiap elemen bangsa yang tidak apatis. Karena esensi radikalisme dalam arti positif (non-anarkisme) adalah baik (saya kutip pernyataan ini dalam sebuah seminar yang dibawa oleh seorang pembicara).

Maka dalam tulisan ini ada konteks-konteks radikalisme dalam perspektif anarkisme yang harus dihindari. Saya rasa kita sepaka, burang kali saya katakan, semua orang setuju kalau demonstrasi harus ada dalam kehidupan demokrasi. Terlalu zalim bila negara demokrasi mengindahkan demonstrasi. Semua sepakat bahwa demonstrasi adalah salah satu bagian terpenting dari demokrasi. Demokrasi yang esensinya adalah rakyat menggunakan demonstrasi sebagai salah satu aspek terpenting dalam penyampaian aspirasi masyarakat ketika  telinga wakilnya di parlemen ditutup rapat. Ini sangatlah saya setujui. Tetapi ada sisi lain yang kurang tepat untuk dilakukan dalam konteks demokrasi.

Undang-Undang negara ini bahkan UUD kita meng-halalkan dan mempersilahkan dengan lapang setiap aksi demokrasi termasuk demonstrasi yang didalamnya membawa aspirasi suara, kebebasan berpendapat. UU kita mengakui itu dan memperbolehkan. Saya akan mengutip pidato bapak SBY pada suatu waktu di Istana, "Undang-undang mempersilahkan kita berbeda pendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan afiliasi, tetapi tidak semena-mena". Disini penekanannya adalah ada kebebasan berpendapat yang dilindungi dan didukung oleh perangkat hukum negara ini, tetapi tidak ada satu undang-undang atau apalah itu yang meng-halalkan kekerasan atau anarkisme menjadi alat dalam kebebasan berpendapat.

Teman-teman diluar yang berdemo sangat dipersilahkan, itulah hak kita sebagai rakyat, aspirasikan apa yang ada dibenak kita. Tetapi ingat juga, mobil pemerintah, situs/gedung polisi/DPR/Istana, atau lainnya juga merupakan hasil dari uang negara, uang kita semua. Saat kita merusak itu semua, bebrarti kita juga telah merusak barang kita sendiri, sampai tidak terpakai lagi, atau bahkan dalam situasi tertentu bisa menzalimi orang lain (ex: saat mobil pertamina dirusak, pasokan BBM terhambat, orang lain zalim).

Atau pada lain konteks, saat teman-teman demonstran melakukan long-march, sebenarnya tidak masalah, tetapi menjadi masalah saat teman-teman melakukannya diluar kuasa polisi, dan menzalimi para pengguna jalan lainnya yang harus bermacet-macetan.

Sorotan saya pada kejadian yang melibatkan Istana. Terlalu malu negara ini, khususnya saya pribadi, bila melihat Istana sebagai simbol kebesaran negara ini dilempari batu, dirusak, dilempari bom malotov oleh rakyatnya sendiri. Sepertinya sudah tidak ada harganya perjuangan negara ini mencapai kemerdekaannya 66 tahun yang lalu. Saat para pemanggul beban kemerdekaan dulu memperjuangkannya, dan menjadikan Istana kita sebagai simbol kedaulatannya, mungkin para pejuang kita melihat di surga dengan tetesan air mata.

Tap saya tidak fokus pada itu, yang saya bahas kemudian adalah saat teman-teman demonstran mulai melakukan anarkisme dan merusak aset negara. Mungkin kebencian sudah tertanam di hati kitam sikap skeptis pada pemerintah ini. Tetapi tidak tepat bila kita gunakan kekerasan.

Hal lain adalah, pengamukan masa terhadap oknum pengawal demonstrasi (polisi). Saat teman-teman demonstran mulai anarki bukan hanya kepada benda, tetapi juga polisi. Pertanyaan yang timbul d kepala saya adalah, mengapa saat demonstran di sweeping oleh polisi mereka menolak dengan keras dengan banyak alasan. Bila mereka memang demo damai dan sudah melakukan rekonsiliasi pada polisi untuk tidak anarki, mengapa masih takut di sweeping? Kenyataannya adalah teman-teman demonstran disuatu tempat ternyata masih melakukan anarkisme, mereka menyembunyikan malotov. Apapun alasanny penyimpanan ini, yang jelas sudah siap "tempur".

Di kisah lain, kita sepakat dalam hal apapun, HAM harus di junjung tinggi, meskipun dalam demonstrasi. Saya mengecam keras violence yang ditujukan pada demonstran oleh polisi. Tugas polisi jelas untuk mengayomi dan mengamankan jalannya demonstrasi. Bukan untuk melukai demonstran. Atas alasan apapun, meski demonstran bersikap anarki, tidak tepat melakukan kekerasan balik pada mereka. Cukup tepat bila melakukan serangan water canon atau tembakan keatas sebagai warning utk pembubaran demonstrasi yang anarkis. Tapi perlu diingat, kita juga tidak bisa menampikka atau menutup mata atas apa yang terjadi pada polisi kita. Mereka juga mendapat tekanan kekerasan dari demonstran yang berlebihan. Mereka diserang, bahkan seorang polwan terkena batu hasil anarkis dari demonstran. Hal seperti ini apakah pernah di blow-up oleh banyak media, mungkin masuk media tetapi tdk pernah di fokuskan. Sementara bila itu diderita oleh demonstran, luar biasa sekali efek nya di media. Bukan berarti saya mengecam, tidak masalah di beritakan di media, masalahnya adalah ketidak seimbangan antara objek media nya. Harus seimbang antara pemberitaan keduanya. Lantas tidak bisa dikatakan "itu sudah tugas polisi, ya sudah resiko tugasnya utk menjadi objek kekerasan dalam demo". Pernyataan ini saya counter dengan pernyataan yang sama, "itukan sudah menjadi konsekuensi demonstran untuk menderita kekerasan apabila merekapun bersiap melakukan bahkan sudah melalkukan kekerasan terhadap orang. Mereka kan tahu demo mereka akan mereka buat anarki, maka resiko itu harus mereka terima". Tapi logika seperti itu jelas salah. Polisi juga manusia, tugasnya mengayomi rakyat, bukan dizolimi rakyat. Perspektif inilah yang harus diluruskan, semua manusia sama dimata hukum, terlebih dimata Tuhan. Kekerasan tanpa pengecualian, semua objek adalah sama.

Pesan saya hanya berlakulah adil dan damai dalam demo. Hargailah pejuang reformasi kita 14 tahun lalu. Terlalu mahal harga demokrasi kita untuk dibayar dengan uang. Demokrasi itu tidak bisa dibeli. Maka hargailah perjuangan mereka. Jangan cacati demokrasi kita dengan hal yang tidak selaras dengan demokrasi. Jangan lukai demokrasi yang baru kita bangun seumur jagung ini.

Judul yang saya ambil ini adalah headline suatu berita di media elektronik. Judulnya menarik perhatian saya, yah itulah, menteri yang ditukar. Judulnya seperti sebuah sinetron, apakah isinya juga sebuah drama palsu????

Banyak menteri yang "ditukar" atau di reposisi ke kementrian lainnya. Banyak kekecewaan, dan jelas banyak juga kegembiraan dari menteri terpilih. Tapi apa esensi dari reshuffle ini???

Di tulisan opini ini saya kembali mencoba mengkritisi dan melihat tragedi ini dari kacamata saya yang Insya Allah berbeda dari banyak orang. Tinjauan saya bukan ke pada apakah ini berpengaruh kepada kinerja kabinet pak SBY atau tidaknya, tetapi lebih kepada esensi dari reshuffle menurut pandangan seorang anak ingusan yang kurang ilmu.

reshuffle ini banyak dikatakan "gemuk" atau banyak juga yang setuju dnegan reshuffle ini. Tapi alangkah baiknya bila menteri yang di tempatkan adalah menteri yang "appropriate" pada lokasi dan pos masing-masing. Terkesan beberapa mentri terlalu dipaksakan untuk ditempatkn pada beberapa pos, meski juga banyak yang tepat. Tapi bagaimanapun, pak SBY lebih tahu apa yang baik utnuk bangsa ini.

Di aspek lainnya, saya lebih setuju untuk memberika wakil menteri, kalau saya fikir tujuannya adalah untuk mengawal pergerakan menteri itu sendiri dan membantu kinerja menteri agar lebih optimal. Kalau dikatakan ini adalah semacam "penggemukan" rasanya terlalu kasar dan menyakitkan hati. Para wakil ini Insya Allah akan membantu kinerja menteri kita terutama mencapai goal dalam 3 tahun kedepan. Amin,

Meskipun kabinet yang katanya "Zaken Kabinet" ini berisi 40% profesional dan akademisi, tetapi mayoritas dan 60% dari kabinet masih dijejali oleh menteri dari partai politik yang ada (diluar ada yang bertambah atau berkurang). Zaken kabinet secara substantif berisi menteri yang diambil bukan dari partai dan memang kompatibel di pos kementrian termaktub. Yah kalau kompatibel hanya presiden yang tau, tapi yang perlu saya kritisi dari penglihatan anak semester 1 adalah kebinet yang sifatnya Presidensial menurut UUD mungkin gagal dilaksanakan, karena sepertinya kabinet ini lebih ke perlementer dimana presiden memilih kabinet memang murni pilihan pribadi, tetapi ada tawaran dari partai, dan dulu juga pernah ada isu, salah satu menteri malah dikritisi habis oleh DPR dan isunya nyaris di reshuffle oleh bapak presiden, secara tidak langsung sepertinya, parlemen bisa menghentikan menteri, meskipun belum terbukti.

Bismillah, saya optimis kabinet rombakan ini akan memperbaiki keadaan Indonesia, diluar itu dari banyak dari parpol, tidak pada pos yang tepat, yang jelas saya percaya menteri yang ditukar ini kelak akan menjadi sesuatu yang mampu mendelegasikan Indonesia menjadi lebih baik di dunia. Amin.

Dan semoga, cerita kementrian kita tidak didramatisir dan bukan hanya sekedar menteri yang ditukar kemudian selesai. Harapan besar bergantung disana......

Let's talk about bapak Marzuki Alie...
Masih segar diingatan kita tentang pernyataan beliau yang "kontroversial" berisikan hal pembubaran KPK..
Sebagai seorang negarawan yang notabenenya adalah seorang ketua DPR, tentulah beliau memiliki etika tersendiri. Tetapi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang aadalah pengkebirian hak berpendapat oleh seorang warga negara. Meskipun Marzuki Alie seorang negarawan, beliau juga adalah seorang rakyat di negrinya, beliau memiliki hak atas berpendapat sebagaimana yang dijamin UUD 1945.

Miris rasanya bila mendengar bila beliau dilaporkan ke BK DPR atas pelanggaran kode etik. Saya bukanlah seorang pendukung pak Marzuki, tetapi bagaimanapun, beliau adalah WNI yang dilindungi hak nya atas Undang-Undang yang berlaku.

Mungkin pernyataan beliau sangat kontroversi, pun saya menganggap seperti itu, tetapi masalahnya adalah pembatasan dalam beraspirasi. Bukankah Indonesia negara demokrasi?

Lagi pula beliau hanya berandai-andai, beropini, kapasitasnya bukan sebagai ketua DPR. Apa yang salah? Apakah karena beliau menjabat ketua DPR? Maka seluruh anggota DPR tidak berhak beropini? Bukankah pekerjaan DPR harus beropini dan berargumentasi? Terlalu banyak hujatan membanjiri beliau hanya karena opini. Lantas, negri ini sudah bukan negri demokrasi? Lantas kemana rasa demokrasi kita yang baru saja kita pelajari? Dan sekarang, tidakkah lagi rakyat bisa berargumentasi dan beropini?

Ini tentang Marzuki Alie, bagaimana kemudian tentang wacana pembubaran DPR oleh Yth. Presiden RI ke-4, Bapak Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Hanya dikritik dan ditentang, padahal itu sangat krusial. Pertanyaannya mengapa bapak Marzuki malah dilaporkan ke BK dan seolah-olah beliau dijadikan 'problem maker'... Bukan berarti saya tidak setuju dengan Gus Dur, akan tetapi saya lebih meninjau dari segi demokrasi. Itulah demokrasi, siapapun, termasuk presiden, lebih-lebih seorang ketua DPR, berhak atas kebebasan berpendapat. Dan saya rasa itu tidak salah.

Yah, mungkin opini yang saya tulis disini bisa jadi dikekang juga ya? Itulah opini dari pemikiran anak usia 18 tahun. Opini, adalah opini...