Untuk tulisan ini saya akan membahas tentang opsi politis UU perubahan APBNP 2012. Disini saya hanya ingin menekankan bahwa "BBM TIDAK NAIK". Teman-teman tolong jangan salah presepsi terhadap ini. Jangan mentang-mentang opsi 2 dipilih oleh 350an anggota koalisi, langsung mendefinisikan bahwa pilihan itu ialah pilihan penaikan BBM. Sungguh pandangan ini sesat. Jangan mendefinisikan seolah-olah BBM naik besok 1 April.

Pamsukan point baru di UU APBN 2012 ini kan berisikan "pemerintah berhak melakukan penyesuaian harga bila BBM dalam 6 bulan kedepan naik/turun". Dari pesannya sudah jelas. Memang ini keputusan politis, tidak saya pungkiri, dari bahasanya saja jelas tersiraktak politis. Tetapi tidak juga serta merta men-judge ini merupakan penaikan BBM. Tidak bisa diartikan seperti itu. Mana tau 6 bulan kedepan, NYMEX menurunkan harga BBM, lantas pemerintah WAJIB menurunkan harga eceran premium, atau memang bila ICP lebih dari 15% selama 6 bulan kedepan, maka pemerintah berHAK menaikkan harga eceran premium. Jangan solah-olah opsi 2 menaikkan BBM dan opsi 1 jelas mementangnya.

Banyak berita di Twitter berkata "BBM Naik" atau "BBM Naik 6 Bulan Lagi", ini selalu saya kritisi, kenaikan itu kan bersyarat. Bapak Indra Piliang juga berkata, kenaikan BBM itu bersyarat menurut pasal tambahan ini. Bukan berarti pemerintah "seenak udel e" menaikkan BBM. Tapi ada syarat yang disepakati bersama (meski dengan voting), kalau lebih dari 15% ICP nya, maka pemerintah berhak melakukan penyesuaian, inilah apa yang disebut bersyarat. Kalau masih dibawah 15%, ya jelas pemerintah melanggar konstitusi bila menaikkan BBM. Jangan salah tafsir dan jangan memotong pernyataan.

Meski opini ini menyiratkan sikap politis dan memang berisi keputusan politis, tapi saya rasa tepat. Karena sebelumnya saya, dengan opini saya, lebih setuju kenaikan BBM. Maka saya rasa keputusan ini tepat. Apalagi kenaikan itu disyaratkan, tidak serta merta naik. Tapi tetap, alangkah baiknya naik, atas dasar opini yang saya tulis sebelumnya.

Kemudian media mem-blow up insiden opsi 2 yang seolah-olah menaikkan BBM. Ada argumen "kalau lebih 15% ICP akan naik BBM, dan DPR merestuinya". Tidakkah sadar, bahwa opsi 2 juga menawarkan penurunan BBM saat harga dunia turun. Mangapa hal seperti ini tidak disebut, seolah-olah tafsir opsi 2 hanya pada kenaikan BBM. Tidak lebih, dan tidak ada tafsir penurunan BBM.

Hal lainnya adalah jangan mengasumsi seolah-olah fraksi yang tidak memilih opsi 1 adalah musuh rakyat, dan fraksi yang memilih opsi 1 adalah pro rakyat. Berangkat dari husnudzan, saya berkeyakinan apapun opsi terpilih esensinya adalah untuk rakyat. Meski dengan cara penyampaian berbeda. Jangan berpikir menetapkan harga premium 4500 adalah keputusan pro-rakyat. Ingat, rakyat Indonesia ada 220 juta jiwa, apakah kita yakin 220 juta jiwa itu semua setuju dengan harga 4500. Lantas rakyat yang setuju kenaikan BBM (bila memang perlu) bukan rakyat Indonesia? Semua keputusan, opsi 1 atau 2 adalah untuk rakyat, tinggal bagaimana kita mengapresiasinya saja. Lihat secara objektif saja. Presepsi "tidak nai itu pro-rakyat" sepertinya kurang tepat, ya begitulah, lantas kemana posisi rakyat yang setuju kenaikan?

Obat itu memang pahit, tetapi efek sehatnya kan dirasa kemudian. Tapi dilain sisi, gula memang manis, tetapi efek sakit diabetesnya sudah menunggu didepan sana.

Izinkan saya tutup tulisan ini dengan quote dari James F. Clark, "Politisi hanya memikirkan pemilu berikutnya, tetapi negarawan memikirkan generasi berikutnya".

Saya kembali dengan gagasan baru saya, untuk tulisan kali ini saya akan mengutip status FB saya sendiri:
"Dengan segenap hati dan penuh rasa percaya, saya dukung kebijakan kenaikan BBM . Saya bukan oknum neolib atau anggota partai, pengetahuan saya masih sebutir biji jagung, tapi rasionalitas saya sebesar nusantara. BBM tidak tepat sasaran, maka santunilah mereka yang benar membutuhkan, atau selama itu juga kita berbuat zalim terhadap negara ini. Dengan bismillah, menyongsong Indonesia lebih sejahtera. Warisan sejuta makna menanti disana."


Penenkanan saya ada pada bahwa saya bukanlah seorang anggota partai apalagi antek yang sering dipresepsikan orang sebagai "neo-lib". Memang sangat tepat dan benar kalau berkata ilmu saya masih sebutir jagung, bisa apa seorang anak semester 2 ilmu HI tentang pembenahan negara yang terlalu komplek. Tapi disisi lain saya percaya, sebagai masyarakat yng tidak apatis, saya harus turut serta membangun walau hanya 1 batu pondasi untuk negri ini. Boleh ilmu saya masih kecil, jangankan mengerti masalah kompleks bangsa, paper saya saja tidak begitu bagus. Tapi yang jelas, saya memegang teguh bahwa meski begini, saya memiliki wawasan seluas nusantara, karena saya yakin, setiap elemen masyarakat Indonesia memiliki wawasan seluas nusantara, meskipun ilmunya masih sekecil "tomcat".


Didalam tulisan ini saya akan mencoba mendekatkan diri saya yang (terkadang) anti mainstream dan lebih memilih objektif kepada kasus kenaikan BBM di Indonesia. Miris rasanya tau BBM akan dinaikkan sekitar 1500-2000 rupiah, jelaslah, bagi anak kuliah seperti saya, itu berat. Tapi saya mencoba membuang jauh ego itu, saya melihat jauh kedepan, melihat langit yang cerah di depan sana, setelah mendungnya menghinggapi Indonesia untuk beberapa saat.


Meskipun miris, tapi keputusan ini saya apresiasi setinggi-tingginya. Mungkin terlalu teknis saat saya harus membahas angka berapa yang suitable untuk ini. Atau membahas mengapa naik, sedangkan APBN tidak "jebol" apa alasan kenaikan BBM, sementara pemerintah berkelit akan ada defisit lebih dari 3% bila tidak naik. Atau mengapa mengacu dari harga NYMEX, atau harga global, kemana BBM Indonesia. Hal teknis ini tidak akan saya bahas, bukan berarti saya tidak mengerti, tetapi lebih kepada karena saya tidak tahu tentang teknis itu. Maka yang akan saya bahas adalah suatu hal yang sifatnya substantif dan lebih berdasar politis. Meski interpretasi politis saya tidak berarti ini merupakan keputusan berlatarkan kepentingan politik, mungkin seperti pandangan skeptik masyarakat ttg BBM akan diturunkan saat SBY mau lengser tidak terbesit dalam benak saya. Saya akan berusaha meng-counter isu mainstream yang ada skg.


Pertama, masalah kenaikan BBM. Meskipun menyesakkan dada, tetapi saya sangat setuju. Atas dasar apa, sederhana, karena BBM bersubsidi atau Premuim lebih digandrungi oleh orang berduit, bukan orang miskin. Artinya adalah selama ini penikmat premium merupakan mereka yang hidup berkecukupan, sedehrana, agak kaya, kaya, sangat kaya, bahkan konglomerat. Lantas hanya berapa saja yang menerima premium dari kalangan yang benar-benar tidak mampu atau boleh jadi kalau dimasukkan, termasuk angkutan umum. Saya miris tau bensi naik, tetapi lebih miris saat melihat yang membeli premium adalah mereka yang berkendaraan roda 4 seperti Alphard mungkin, atau Innova, atau apalah. Bukan merek yang saya fokuskan, tetapi itu merefleksikan kemampuan, daya beli orang terhadap barang. Mereka yang mampu membeli itu yang menikmati BBM selama ini. Saya teringat kehidupan seorang kerabat dekat keluarga saya, seorang janda, tua, rumah saya 4X4, kayu, dan beliau tidak memiliki kendaraan bermotor. Yang saya mau katakan adalah, orang seperti beliau ini ada banyak di Indonesia, selama ini mereka tidak merasakan manisnya BBM (meskipun tidak manis juga). Mereka pengguna kayu bakar, minyak tanah, mungkin sekarang BBG. Setetes BBM pun tidak mengalir kerumahnya, jangankan motor, makan saja masih sulit. Inilah yang saya kritisi, negara bertanggung jawab kepada orang-orang seperti ini, selama negara indahkan mereka, pemerintah sejujurnya sudah zalim. Menurut saya, apa yang banyak orang katakan pemerintah zalim menaikkan BBM adalah kurang tepat. Mereka yang mampu membeli BBM sungguhlah orang yang tidak terzolimi bila BBM dinaikkan. Termasuk saya, menggunakan premium, tetapi saya tidak mau mencerca pengguna premium yang mampu itu, saya lebih kepada naikkan BBM. Menurut saya manusiawi saat ada yang murah manusia membeli yang murah, itulah hidup. Jalan satu-satunya, naikkan BBM agar yang mampu mau tidak mau ya beli premium, atau mungkin pertamax. Bahan tulisan saya ini masih diluar jangkauan yang beberapa orang mengakatan "pemerintah melanggar konstitusi untuk mensubsidi dan mengeksplorasi bumi utk rakyat". Terlepas dari APBN jebol, seandainya tidak jebol seperti apa yang dikatakan bapak Anggito Abimanyu dalam suatu acara, atau kelitan pemerintah ada defisit. Saya lebih prefer untuk menggunakan uang lebih ini untuk infrasutruktur, subsidi pertanian/pangan, bantuan kepada masyarakat miskin (opini ini masih sangat bisa diperdebatkan) dan lainnya yang memang semua rakyat, terutama rakyat miskin, merasakan itu. Itulah esensinya.


Kedua, menanggapi sikap skeptik masyarakat terhadap isu ini. Saya tidak yakin dan tidak mau yakin tentang isu bahwa BBM akan diturunkan saat SBY mau lengser demi pencitraan, sungguh terlalu skeptik. Saya mau belajar optimis, saya setidaknya tau kalau memang harga minyak dunia sedang melambung, dan patut dinaikkan (dilihat dari opini pemerintah). Kalau jadi pemerintah yang dicaci seperti ini, kasarnya saya lebih baik manut saja apa mau DPR kemudian lihat masa mendatang, bila memang tidak jebol ya syukur, tetapi kalau jebol "baru tahu rasanya". Sekali lai itu hanya opini kasar, sewajarnya memang harus naik utk mensejahterakan rakyat. Pandangan buruk terhadap pemerintah sudah sangat membibit, kalau seandainya terbukti tidak jebol APBN kita maka saya juga mengutuk kebohongan pemerintah, meski bensin harus tetap naik. Aspirasi skeptis itu didatangkan langsung dari demonstrasi, menurut saya demonstrasi sebagai ranah negara demokrasi sangat tidak boleh dipisahkan. Tetapi yang saya mau kritisi, sepertinya kita semua sepakat kalau demo dilarang apabila mulai anarkis, apapun alasannya. Apa yang pendemo anarkis lakukan justru malah merigikan negara sendiri dan diri mereka, merusak mobil pertamina dll yang notabenenya aset negara, atau merugikan dirinya sendiri sampai demo dalam belenggu pasukan huru-hara TNI. Maka agama manapun, termasuk Islam, mengutamakan husnudzan terhadap siapapun, bersikaplah lebih bijak, lihat informasi dan cari faktanya, jangan ditelan begitu saya, berlakulah optimis, dan huznudzan, jangan ber-su'udzan dulu sampai itu terbukti. Kasian juga pemerintah kita di-ekspose terus keburukannya, tetapi sedikit untuk kebaikannya. Begitu juga pemerintah, fikirkan aksi dengan bijak, kajilah ulang, pantaskah PHH dari TNI yang tugas utamanya melindungi Indonesia dari luar/asing diturunkan untuk mengatasi demonstrasi, yang kebanyakan anarki tapi tidak seditik yang damai. Pemerintah juga sadar, bila tidak mau diberi tanggapan skeptis, telaah dulu. Dirasa tidak melebihkan bila pendemo berfikir akan ada rezim otoriter baru saat TNI sudah mulai diturunkan, seperti apa yang dulu sudah pernah kita saksikan.