Untuk tulisan ini saya akan membahas tentang opsi politis UU perubahan APBNP 2012. Disini saya hanya ingin menekankan bahwa "BBM TIDAK NAIK". Teman-teman tolong jangan salah presepsi terhadap ini. Jangan mentang-mentang opsi 2 dipilih oleh 350an anggota koalisi, langsung mendefinisikan bahwa pilihan itu ialah pilihan penaikan BBM. Sungguh pandangan ini sesat. Jangan mendefinisikan seolah-olah BBM naik besok 1 April.

Pamsukan point baru di UU APBN 2012 ini kan berisikan "pemerintah berhak melakukan penyesuaian harga bila BBM dalam 6 bulan kedepan naik/turun". Dari pesannya sudah jelas. Memang ini keputusan politis, tidak saya pungkiri, dari bahasanya saja jelas tersiraktak politis. Tetapi tidak juga serta merta men-judge ini merupakan penaikan BBM. Tidak bisa diartikan seperti itu. Mana tau 6 bulan kedepan, NYMEX menurunkan harga BBM, lantas pemerintah WAJIB menurunkan harga eceran premium, atau memang bila ICP lebih dari 15% selama 6 bulan kedepan, maka pemerintah berHAK menaikkan harga eceran premium. Jangan solah-olah opsi 2 menaikkan BBM dan opsi 1 jelas mementangnya.

Banyak berita di Twitter berkata "BBM Naik" atau "BBM Naik 6 Bulan Lagi", ini selalu saya kritisi, kenaikan itu kan bersyarat. Bapak Indra Piliang juga berkata, kenaikan BBM itu bersyarat menurut pasal tambahan ini. Bukan berarti pemerintah "seenak udel e" menaikkan BBM. Tapi ada syarat yang disepakati bersama (meski dengan voting), kalau lebih dari 15% ICP nya, maka pemerintah berhak melakukan penyesuaian, inilah apa yang disebut bersyarat. Kalau masih dibawah 15%, ya jelas pemerintah melanggar konstitusi bila menaikkan BBM. Jangan salah tafsir dan jangan memotong pernyataan.

Meski opini ini menyiratkan sikap politis dan memang berisi keputusan politis, tapi saya rasa tepat. Karena sebelumnya saya, dengan opini saya, lebih setuju kenaikan BBM. Maka saya rasa keputusan ini tepat. Apalagi kenaikan itu disyaratkan, tidak serta merta naik. Tapi tetap, alangkah baiknya naik, atas dasar opini yang saya tulis sebelumnya.

Kemudian media mem-blow up insiden opsi 2 yang seolah-olah menaikkan BBM. Ada argumen "kalau lebih 15% ICP akan naik BBM, dan DPR merestuinya". Tidakkah sadar, bahwa opsi 2 juga menawarkan penurunan BBM saat harga dunia turun. Mangapa hal seperti ini tidak disebut, seolah-olah tafsir opsi 2 hanya pada kenaikan BBM. Tidak lebih, dan tidak ada tafsir penurunan BBM.

Hal lainnya adalah jangan mengasumsi seolah-olah fraksi yang tidak memilih opsi 1 adalah musuh rakyat, dan fraksi yang memilih opsi 1 adalah pro rakyat. Berangkat dari husnudzan, saya berkeyakinan apapun opsi terpilih esensinya adalah untuk rakyat. Meski dengan cara penyampaian berbeda. Jangan berpikir menetapkan harga premium 4500 adalah keputusan pro-rakyat. Ingat, rakyat Indonesia ada 220 juta jiwa, apakah kita yakin 220 juta jiwa itu semua setuju dengan harga 4500. Lantas rakyat yang setuju kenaikan BBM (bila memang perlu) bukan rakyat Indonesia? Semua keputusan, opsi 1 atau 2 adalah untuk rakyat, tinggal bagaimana kita mengapresiasinya saja. Lihat secara objektif saja. Presepsi "tidak nai itu pro-rakyat" sepertinya kurang tepat, ya begitulah, lantas kemana posisi rakyat yang setuju kenaikan?

Obat itu memang pahit, tetapi efek sehatnya kan dirasa kemudian. Tapi dilain sisi, gula memang manis, tetapi efek sakit diabetesnya sudah menunggu didepan sana.

Izinkan saya tutup tulisan ini dengan quote dari James F. Clark, "Politisi hanya memikirkan pemilu berikutnya, tetapi negarawan memikirkan generasi berikutnya".